Klo dalam yurisdiksi Negara Indonesia untuk saat ini Bitcoin (beserta cryptocurrency lainnya) memang tidak boleh difungsikan sebagai alat pembayaran karena memang sudah ada regulasi yang mengaturnya, begitu juga dengan negara-negara lain yang juga mengeluarkan regulasi terkait cryptocurrency (tetapi pada post pertama agan bukan regulasi inilah yang menjadi dasar argumen "Bitcoin bukan alat pembayaran", melainkan tingkat fluktuasi).

Meskipun tiap-tiap negara mengeluarkan regulasi terkait dengan keberadaan Bitcoin/Cryptocurrency, bukan berarti Bitcoin tidak bisa dianggap sebagai alat pembayaran, karena konsep dasar dari Bitcoin adalah sebagai "A Peer-to-Peer Electronic Cash System", sehingga meskipun tingkat volatilitas Bitcoin nilainya tinggi, Bitcoin tetaplah memiliki fungsi sebagai medium of exchange (dan ada beberapa faktor selain volatilitas yang bisa mempengaruhinya).

- Likuiditas (mudah untuk dikonversi ke bentuk aset lainnya)
- Skalabilitas (memiliki sistem jaringan untuk melakukan transaksi)
- Value (memiliki nilai)
- Pemahaman Publik (diterima oleh masyarakat)
- DLL

Kayaknya agan salah tangkep post om abhi di atas.


Atau gampangnya: pisau ya tetap jadi pisau yang bisa buat ngulitin ikan lele meskipun pak RT di lingkungan agan melarang agan buat memakainya kecuali buat ngupas wortel.

Konsep likuiditas maksudnya mudah dikonversi alias gampang di perjual belikan, ga ada urusan dengan valuenya ke fiat, alias Bitcoin gampang dipake buat beli barang/jasa tertentu layaknya mata uang. Masalah skalabilitas juga sepertinya agan salah tangkep. Coba dicek kembali karena yang dibahas bukan pemahaman IT tapi 'kualitas jaringan' mata uang Bitcoin itu udah bisa dianggap 'cukup' untuk menjembatani terjadinya transaksi.

Sebelumnya agan menyatakan bahwa aset tidak mungkin dijadikan alat pembayaran, dan bitcoin bukan alat pembayaran.
Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh om abhie dan om joni di atas. Saya pribadi melihatnya bitcoin secara global, karena seperti yang saya nyatakan sebelumnya bahwa bitcoin itu tidak memandang batasan wilayah dan dalam hal ini meskipun dalam wilayah hukum Indonesia bukanlah sebagai alat pembayaran, namun bukan berarti serta merta membuat bitcoin kehilangan fungsinya sebagai alat pembayaran.

OVO, shopee pay, go pay dan sejenisnya itu adalah DOMPET DIGITAL, berbeda dengan bitcoin, dompet digital yang ada di indonesia mengunakan RUPIAH sebagai alat transaksi, berbeda certita kalau ovo, shopee pay, go pay mempunyai ovo coin, shopee coin yang di perdagangkan dengan nilai yang fluktuatif berubah itu sama saja ilegal seperti halnya bitcoin

Kalau jasa bisa masuk cross border supply. Kalau barang tidak bisa karena syarat-syaratnya ketika mau kirim barang, seperti Commercial Invoice dan perhitungan Duty & Tax.

Uang (cash) itu aset bukan?

Masalahnya Pak RT selain melarang, juga bisa menampar siapa-siapa yang melanggar peraturan Pak RT. Beliau kekar jadi tidak ada yang berani melawan.

Ah yang bener?

Bukan tentang aset dan tidaknya, tapi terkait definisi FIAT/kartal.

menurut saya kalau sekedar masalah biaya bisa diakali dengan aplikasi semacam itu, namun yang jelas akan mengurangi nilai Rupiah sendiri. Mengingat apabila pengguna rupiah semakin sedikit otomatis rupiah akan semakin melemah. Dan ini merugikan negara ketika warganya sendiri menggunakan sistem mata uang virtual. Ingat yang saya maksud disini bukan E-payment namun cryptocurrency

Lebih enak nyebutnya bukan dilarang tapi belum ada kejelasan ya gan. dari segi undang2 keuangan digital juga crypto tidak disebutkan . dan di indonesia sendiri ga ada pelarangan khusus akan penggunaan crypto sebagai transaksi atau sarana investasi .

yang saya pikir mungkin itu tujuannya agar masyarakat indonesia itu bisa tau dulu bahwa crypto itu berbeda dengan mata uang digital lainnya yang tingkat fluktuatif nya sendiri sangat tinggi. dan kalau pun nantinya crypto sudah makin berkembang apakah nanti ada lembaga yang mengawasi ? kalau iya lembaga tersebut bisa apa ? karena keuangan dan aset semua di handle diri sendiri dan melalui global market kan yak.

Sudah dijelaskan dengan jelas dalam PBI Nomor 17/3/PBI/2015 dan tertulis ada pengecualian tapi itu masih dalam kontrol BI selaku Otoritas keuangan yang berwenang di indonesia.  Kalau sebagai alat transaksi yang sah indonesia adalah rupiah tercantum dalam UU no 7 th 2011.  Sehingga  virtual termasuk mata uang digital bukan sebagai alat transaksi yang sah di indonesia. Juga sudah dijelaskan sama om Husna.


Seharusnya ada lembaga independen. Untuk bisa apa ya kewenangan itu tentu dibuat melalui pertimbangan matang, untuk kebijakannya yang tidak akan merugikan semua pihak. Untuk indonesia karena mata uang virtual belum legal maka ada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) badan ini dibuat karena Mata uang digital di indonesia saat ini hanya sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi bukan mata uang.

Sumber:
1. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-ibitcoin-i-menurut-hukum-indonesia/
2. https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_170315.aspx
3. http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf

Maap gan, cuman meluruskan (Diskusi tidak usah ttg BAPEBTI) tidak usah diteruskna setelah komen saya ini).
BABPEBTI didirikan dengan fungsi sebagai pengatur sekaligus lembaga pengawasan untuk setiap aktifitas perdagangan komoditi di indonesia. Lingkupnya meliputi forex, saham, emas, komoditi dan crypto (sekarang).  Jadi bkan spesifik hanya untuk mata uang digital.

Note :
Diolah dari berbagai sumber.