Sudah biasa:
Dilema undang undang pelarangan bitcoin sebagai alat pembayaran
Bank Indonesia melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran
Kenapa indonesia tidak akui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah??
alat pembayaran

Disyukuri saja masih bisa jual beli di Ind*d*x, daripada di beberapa negara lain, punya "saldo" saja kalau ketahuan bisa kena hukuman.

Sudah dari dulu berita tentang cryptocurrency menyebar di negara kita bukan kali pertama BI mau mengeluarkan mata uang digital, dari dulu juga pernah ada isu seperti ini, menurut saya cuman perkembangan dan isu yang lagi booming aja, saat harga bitcoin naik selalu ada isu tentang mata uang digital atau apa yang akan diterbitkan oleh BI, namun hanya beberapa hari saja terus meredup kembali dan entah kapan sampai begini terus menerus.

Kalau saya lihat, ini juga salah satu upaya pemerintah mensupport exchange lokal terutama yang sudah terdaftar di Bappebti; kalau sekiranya Binance (semisal membuka cabang Binance Indonesia) memenuhi syarat dan mangantongi izin dari Bappebti sebagaimana yang lainnya, saya yakin exchange tersebut juga tidak akan di suspend aktifitas marketnya di Indonesia.

---

Ya, Judul dengan isi link di thread sepintas memang tidak nyambung;
Kalau saya lihat di berita aslinya, nampaknya pernyataan "BI akan terbitkan Rupiah Digital" itu masih dalam satu acara: CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 namun berita yang dimuat di CNBC Indonesia itu dibuat terpisah menjadi beberapa link.
Dan kalau mau nyambung dengan judul thread, mestinya link yang pertama berikut ini dicantumkan juga:

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225110939-37-226052/breaking-news-bi-akan-terbitkan-rupiah-digital (25 February 2021 11:13)
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225105616-37-226049/bos-bi-bitcoin-tidak-boleh-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah (25 February 2021 11:15)

Sama, sempet agak miring saya.

Indonesia sih dari dulu kalo mau bikin sesuatu sukanya anget-anget tai ayam, begitu juga soal crypto dan regulasinya, serba nanggung.
Nasib marketplace/exchanger yang diblokir ini bisa-bisa sama kayak investor asing mau bikin pabrik di Indonesia, pas udah buka langsung dipersulit.
Tapi gak bisa dipungkiri, kebijakan blokar blokir ini malah justru akan menguntungkan marketplace lokal.

Kan sudah ada Bappebti Om yang tujuannya adalah untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan perdagangan komoditi baik itu di pengawasan, regulasi dan perizinan. Apakah masih perlu badan khusus lainnya hanya untuk mengurus bitcoin atau cryptocurrency Om ?

Kalau tentang pemasukan negara, ane rasa pemberlakuan pajak penghasilan dari perdagangan aset cryptocurrency selama ini juga telah diterapkan yang mana itu dibebankan pada trader untuk setiap penjualan dan pembelian aset di exchange. Hanya saja kami tidak pernah tahu berapa besaran uang yang dibayarkan oleh exchange terdaftar di Bappebti sebagai pajak penghasilan dari perdagangan.

Ane malah berpikir jika Indonesia memiliki badan khusus yang menanggulangi masalah cryptocurrency maka para trader akan dihadapkan dengan aturan-aturan baru yang menguntungkan pemerintah dari segi finansial dan salah satunya mungkin pemberlakukan pajak yang lebih besar. Ini akan sangat tidak di inginkan oleh trader umumnya.

masalahnya excanger luar yang diblokir sedangkan punya indonesia aman - aman saja saat ini, apa mungkin pengaruh exchange lokal yang meminta kepada kominfo untuk memblokir exchange luar, sebelum binance diblokir market huobi sudah lebih dahulu diblokir di Indonesia, entah alasan apa yang membuat kedua market global terbesar harus diblokir di Indonesia, apa karena persaingan dengan market lokal atau entah kenapa belum ada alasan yang jelas.

Mining di indo gak cocok, hawa panas+listrik batu bara(mahal).
Lagipula gak ada advantage buat jadi first mover.

Digitalisasi transaksi bisa dibilang inevitable, Mana yang lebih baik, platform pembayaran dikuasai swasta atau pemerintah? Gimana kalo swasta-nya tiba2 sabotase/menyalahgunakan data? apalagi kalo swasta nya asing(VISA, Mastercard, OVO, Gopay mayoritas modal asing), bakal jadi ancaman keamanan negara kan?

Kalau dimiliki pemerintah, Fee-nya juga lebih murah, tujuan BI gembor-gemborin Uang digital adalah karena Pake uang fisik itu mahal, makan sekitar 1% GDP. Kalau dimiliki swasta Fee-nya lebih mahal, kartu kredit aja fee-nya >1%.

Ada juga faktor lain kenapa BI mendorong CBDC(Central Bank Digital Currrency), kayak meminimalisasi tax evasion sama pencucian uang. Sama kebijakan moneter yang bakal lebih fleksibel, yaitu menghilangkan Zero Lower Bound pada suku bunga (bisa negatif).

Bacaan Lanjut tentang CBDC :
https://ripple.com/lp/cbdc-whitepaper/

IMO Bank Sentral gak bakal pakai Network Ripple/Stellar buat CBDC, for sovereignity reason

Kalau misalnya di-manage swasta, pemerintah nantinya juga pasti akan minta datanya, jadi ada 2 titik yang bisa diretas, dibanding cuma 1 kalau di-manage pemerintah.

untuk keamanannya sendiri kayaknya tergantung budgetnya, dan ane yakin kalau mau bikin CBDC budgetnya pasti besar(BI cuannya gede). model CBDC-nya pun paling juga dibikin mirip sama negara lain yang first-mover (Tiongkok, Swedia, dkk)("kalau model ini sudah di acc pemerintah tiongkok/negara lain pasti sudah dites sama mereka kan?"). disinilah Organisasi mirip Ripple dan Stellar berperan, sebagai konsultan pas buat CBDC-nya, konsultasi struktur dan keamanan network CBDC-nya. 

OOT Dikit ngobrol mining

Ya tapi masih kalah jauh dengan yang suhunya minus banyak gan, di sini mau overclock dikit ada bau gosong

Ya memang mining itu butuh energi 24/7 sehingga hanya cocok di tempat2 tertentu. Misalnya Sungai Yangtze, yang begitu besar sehingga PLTA-nya kebanjiran energi. PLTA kita masih kecil-kecil karena sungainya juga kecil-kecil. Solar cell juga (meskipun efisiensinya nanti entah kapan bisa tinggi), bisa jadi kurang reliable untuk kita. Solar cell nanti cocok untuk yang di iklim gurun.

Kalo sudah gitu nanti larinya ke yang lebih reliable misalnya batu bara (yang kotor), gas (lebih bersih), atau nuklir (paling powerful tapi paling serem).

---

Bukan masalah kalau BI mau buat koin/digitalisasi karena mereka bukan mau riset, tapi mau menggunakan teknologi yang sudah ada. Mungkin tidak dalam waktu dekat ya karena kalau sekarang masih gaduh sekali antara satu platform/teknologi dengan yang lain. Ketika nanti dilakukan FGD yang melibatkan banyak pihak bisa kacau nanti. Yang mengklaim jadi "the real Bitcoin" ada banyak, yang mengklaim dApps platform terbaik juga ada banyak. 

Saya ga yakin dengan KPU, karena ini menyangkut uang, maka sudah sebaiknya memperhatikan recordnya institusinya. Memang benar apa yang disebutkan oleh mas Lj, tim IT yang ada di pemerintahan kita ini antara tidak bisa bergerak atau memang tidak mau bergerak. Contohnya sederhana, dari segi website saja, web-web pemerintah sering down. Disaat semua sudah ke HTML5 beberapa tahun lalu, sampe saat ini banyak website pemerintah yang masih "old school". Okelah digitalisasi rupiah itu baik, tapi yang saya perhatikan adalah, tim IT pemerintah memang cukup lambat dalam memerhatikan masalah keamanan dibandingkan dengan swasta. Yang jadi pertanyaan, siapa yang pantas?