ribet nya sistem di indonesia Mau maju tapi menolak teknologi, terlalu banyak peraturan yang gak efektif, malah memperhambat ekonomi masyarakat.
inti dari semua Bappebti belum siap ini, pemerintah ingin dapat cipratan melalu pajak.

Sepertinya ada kaitannya dengan birokrasi juga kita lihat dari berbagai pemberitaan. Sebelumnya saya hanya singgah kesini ke thread ini sekedar membaca, karena saya yakin tahun 2022 akan terealisasi. Tetapi kenyataannya kembali diwacanakan pada tahun ini.

Tidak menuduh, tetapi terlalu sering ketika struktur birokrasi berganti pimpinan akan membuat sebuah rencana kerja berubah termasuk masalah ini. Kita bisa membaca dan mendengar setiap saat penjelasan yang dijelaskan kenapa bursa kripto juga belum final seperti yang direncanakan. Bahkan Menteri Perdagangan mengatakan tengah fokus membenahi berbagai atutan dengan tujuan agar tidak menyulitkan masyarakat seperti yang saya baca di salah satu media.

Bagi saya itu alasan yang masuk akal karena paska beberapa insiden yang menimpa bursa termasuk FTX. Namun sampai dengan saat ini belum terlihat tanda-tanda bahwa di tahun 2023 bursa kripto akan terwujud mengingat pemangku kepentingan dalam konteks ini adalah pemerintah sedang mempersiapkan moment politik karena hampir semua dari mereka berasal dari latar belakang politik.

Ini kan yang sering jadi alasan buat anggaran, DPR kita kelihatnya seneng studi banding  .
Harusnya mungkin setelah disahkan UU P2SK, langkah selanjutnya pengkajian keadan pasar kemudian diputuskan. Indonesia bukan anak baru di aset crypto komoditas. Tinggal gandeng penyelenggara pertukaran, OJK, Bappebti, Kemenku atau yang lain yang berhubungan untuk mencari risk dan menentukan solusi dari resiko itu.  . Setelah itu dijalankan dengan revisi jika ada kekurangan.

Ya, bisa dikatakan bukan "anak baru" di aset kripto. Salah satunya penerapan aturan pajak yang tidak membutuhkan waktu lama untuk realisasinya. Bahkan pada September 2022 lalu perolehan pajak dari perdagangan aset kripto cukup besar, padahal baru diberlakukan Mei 2022 (baru berselang beberapa bulan saja).


Asumsi saya sebagai orang awam mestinya dana tersebut bisa dikembalikan juga manfaatnya untuk hal yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem aset kripto di Indonesia.

Ya sudahlah, ini semua kita hanya menunggu waktu yang tepat, di buru-buru juga bukanlah hal yang baik kita juga harus memperhatikan pengetahuan pemerintah saat ini belum terlalu melek terhadap Crypto, jadi menurut saya wajar akan hal penundaan-penundaan, salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah saling lempar tanggung jawab.
Saya tidak bermaksud menjelekan pemerintah, tapi memang seperti itulah keadaanya saat ini.
Jika pada periode presiden kali ini tidak terealisasi mungkin kita butuh regenerasi pemangku kebijakan berganti kepada orang yang lebih muda dan lebih paham akan sesuatu hal baru seperti Crypto, ya walaupun sudah ada beberapa yang paham saat ini namun belum merata secara pengetahuan tentang mekanisme Blockchain dan Crypto.

iya sudah beradaptasi dengan tekhnologi blockchain dan akan menerbitkan CBDC, Munculnya CBDC sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap crypto.  tapi saya masih meragukan kenerja pemerintah bukan bermaksud menjelekkan pemerintah. tpi Indonesia memang sangat berbeda dengan luar negeri seperti negara tetangga kayak Singapura dan Malaysia dimana perusahaan di kelolah negara pasti bagus dan service nya memuaskan, kalau di Indonesia malah terbalik... yg di kelolah swasta malah jauh lebih bagus dan service nya jauh lebih oke. contohnya klinik swasta selalu lebih baik timbang puskesmas, rumah sakit manapun jg lebih bagus yg swasta, bank juga begitu tetep BCA yg terbaik gak pernah denger berita nasabah bca kehilangan uangnya, beda dgn bri dan mandiri.

Wajar sih jika banyak pihak yang meragukan kinerja pemerintah dalam hal yang terkait dengan bidang Cryptocurrency, karena memang sampai saat ini baik sistem perdagangan kripto dan CBDC belum terealisasikan secara utuh. Meskipun Sistem perdagangan yang dihandle oleh Bappebti sudah terlihat progressnya, namun untuk penerapannya belum mencapai final. Sedangkan untuk CBDC masih hanya sebatas Whitepaper saja, sementara untuk proses perkembangannya tidak terlalu disorot.

Untuk tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini akan mengintegrasikan pengembangan dan penguat sektor keuangan, sehinga sektor industri crypto dapat tumbuh dan berkembang, regulasi juga dapat membantu kepercayaan dan mendorong adopsi lebih besar, dengan demikian negara kita sebenarnya mulai terbuka untuk pertumbuhan Crypto dan exchange, namun adopsi yang berlangsung tidak mungkin bisa dilakukan dengan cepat, karena bermacam pertimbangan dan kendala yang terjadi, meskipun tidak terlepas dari kepentingan apapun setiap regulasi yang dibuat.

Kelemahan negara kita di sektor eksekusi dan sering kali menghambat proses, akan tetapi dari bermacam kendala yang pernah terjadi, saat ini pemerintah kita sedang serius mendorong pertumbuhan crypto dan exchange, regulasi terus ditingkatkan demi kenyamanan pengguna dan mungkin butuh waktu. Secara pribadi saya masih menunggu langkah kongkrit yang akan di ambil oleh pemerintah, menyangkut pertumbuhan crypto dan exchange, agar regulasi yang ada dan yang terbaru berjalan efektif dan tidak di jadikan alasan terhadap kegagalan sebelumnya.

Sumber :
[1].Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
[2].Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham
[3].Adopsi kripto akan terus tumbuh pesat di 2023

Entah buat apa sampeyan sampai nunggu langkah kongkrit, karena kalau cuma trader atau pemain kecil sih tak perlu langkah yang spesifik, kecuali kalau sampeyan pengusaha besar yang mau menanamkan modal ratusan Milayar ke atas. Soalnya aturannya akan tetap seperti itu, walau diotak atik pun, karena target mereka itu cuma 1 dan tak macam-macam yaitu pajak. Sedangkan perlindungan konsumen, tetap berada di perorangan atau individu.