Harus jika mereka tidak ingin bermasalah maka mereka juga harus menyesuaikan dengan edaran baru dari Bappebti.


Pastinya memang ada sebagian merasa terugikan, tapi Bappebti memiliki pertimbangan mengenai keputusan yang teregulasi sesuai dengan aturan. Walau memang seharusnya mereka bisa memberikan "reason" jelas agar user memahami dan tidak menjadi penasaran atas perubahan status crypto yang legal menjadi ilegal.

Nah, harusnya seperti ini juga sih cuman ada kesalahan sendiri dari Bappeti dan exchange yangs udah listing duluan namun tidak mengecek detail tentang aturan Bappeti mengenai kriteria koin yang bisa listing di market lokal. Sebenarnya koin dengan fundamental yang bagus tidak akan ada dampak sama sekali terhadap koin tersebut dan sejak pengumuman delist pun harga tetap stabil.

Secara tidak langsung, baik pemerintah dalam hal ini dbawah Bappeti dan exchange lokal mengusir member loyal mereka untuk pindah ke market luar daripada menggunakan market lokal. Padahal koin yang delist jauh lebih potensial dibandingkan beberapa koin meme yang listing di market lokal terutama market Indodax. Di sisi lain juga pemerintah merelakan kehilangan potensi dapat pajak dalam jumlah lebih besar lagi ke depannya dari 8 koin sudah di delist, semoga ke depan koin yang sudah listing di market lokar harus benar-benar mengikiuti regulasi dan tidak delist sepihak oleh market lokal dan juga Bappeti.

Untuk masalah CPFAK dan PFAK sebenarnya saya masih cukup bingung dengan hal ini karena jika mengacu kepada pemberitaan sebelumnya yang saya tahu adalah batas pendaftaran PFAK sebenarnya sudah berakhir di 2024 tepatnya di November lalu (setelah diperpanjang karena waktu sebelumnya adalah akhir oktober 2024) tetapi sampai saat ini melihat dari PFAK yang terdaftar sekarang hanya memang 16 perusahaan saja dan yang terbaru adalah bitwyre dan nvx yang terdaftar di 2025.

Apakah memang hal ini sekarang akan selalu diupdate atau memang yang tidak terdaftar akan dibiarkan sesuai dengan ketentuan awal dalam aturan PFAK yang memang berakhir di November. Tetapi melihat dari bitwyre dan nvx yang terdaftar di 2025 sepertinya memang akan selalu ada pembaruan tetapi memang ini jelas sedikit membingungkan bagi saya karena melihat dari regulasi yang dikatakan disini harusnya memang sudah ada beberapa CPFAK yang dicabut keanggotaan nya bahkan bisa saja dikatakan ilegal karena melihat dari daftar CPFAK saat ini masih ada sekitar 21 yang belum menyelesaikan permohonan sebagai PFAK.

Nah ini mas yang menjadi poin yang sebenarnya harus di sadari sejak awal karena melihat dari situasi sekarang sebenarnya OJK/Bappbeti kesannya terlalu lembek dalam menentukan sikap padahal ketika regulasi di tetapkan harusnya ada tingkat kedisiplinan agar mereka tetap dipandang tinggi sebagai otoriter tertinggi untuk memutuskan pedagang dan tentu CPFAK harus menuruti segala keputusan yang dibuat bukan sebaliknya mereka terkesan menunggu dan membiarkan hal ini berlarut padahal sudah lewat tempo yang ditetapkan.

Ini kembali lagi kepada kedisiplinan yang membuat Bappebti/OJK terkesan tidak terlalu dianggap penting karena harusnya jika regulasi sudah menetapkan tanggal maka sudah jelas yang mereka harus lakukan hanya membuat aturan itu berjalan dalam artian ketika CPFAK tidak menuruti bahkan saat ini yang terhitung masih ada sekitar 21 perusahaan lagi, maka jelas harus ada sanksi agar mereka yang di PFAK tidak merasa bahwa aturan ini jadi standar ganda, tetapi untuk sekarang CPFAK yang belum mendaftarkan menjadi PFAK pun masih berlanjut yang padahal jika mengacu kepada regulasi yang dibuat harusnya batas akhir pendaftaran setelah menajdi CPFAK itu selambat-lambatnya adalah 1 bulan jika saya tidak salah.

Update

Jika merujuk ke sini https://bappebti.go.id/pedagang_aset_kripto, pada asat post ini saya buat, ada 16 CPFAK yang sudah resmi menjadi PFAK, artinya masih tersisa 5 dari total CPFAK yang belum beralih statusnya.
Melihat dari keputusan yang sudah-sudah ketika pada proses perizinan ke CPFAK, biasanya ada peraturan baru yang mengupdate perihal pengunduran batas waktu untuk perizinan.

Booom !!!
Sudah lama setelah perpindahan kepengurusan crypto ke OJK saya tidak lagi mendengar proyek Digital rupiah. Saya sampai lupa tahun ini roadmapnya harusnya pada tahap apa? saya mencoba mencari tapi belum nemu juga. Bagaimana pengembangan proyek ini akankan terus berlanjut atau akan dihentikan seiring dengan perubahan kepala negara. Terakhir mereka mengeluarkan Blu print tapi sampai saat ini proyek ini seperti tidak ada perkembangan. Dari Roadmapnya ini tidak ada rincian jelas target proyek garuda.

Saya pikir dalam jangka waktu dekat masih sama, alat transaksi sah hanya rupiah. Tapi apabila nanti Rupiah digital terbit mungkin bisa saja itu terjadi. Tapi sampai saat ini nampaknya pemerintahan Prabowo jarang sekali menyingung AI, Blokchain atau yang berhubungan dengan crypto sehingga saya juga tidak mendengar bagaimana perkembangan Rupiah Digital sampai dimana.

Sepertinya pemerintah sekarang tidak begitu peduli terhadap perjalanan crypto karena sejauh ini kita belum mendengarkan tentang pembahasan tersebut. Mungkin saja Pak Prabowo tidak begitu tertarik dengan pembahasan yang menyangkut dengan AI, Blokchain atau yang berhubungan dengan crypto seperti yang anda sampaikan. Perkembangan Rupiah Digital sepertinya akan memudar seiring perjalanan pemerintah yang sekarang yang tidak memberikan dukungan kuat untuk proses perjalanannya, atau saya melewatkan sesuatu tentang ini.

Kita berharap ada perkembangan baru menyangkut dengan Digital Rupiah sehingga perkembangannya bisa terus mendapatkan tempat di kalangan masyarakat. Meskipun kita tau alat transaksi yang sah masih akan di pertahankan menggunakan mata uang rupiah dan tidak mudah merubah regulasi sehingga mustahil kita dapat melihat alat transaksi yang sah selain mata uang rupiah itu sendiri.

Jikapun tidak ada kemungkinan karena berdasarkan pertimbangan apapun maka penggunaan crypto sebagai aset investasi sudah jauh lebih dari cukup sehingga kita dapat memanfaatkan itu sebagai langkah investasi.

Sepertinya proyek ini tidak hanya sekedar omon-omon, sebelum diluncurkan ke publik perlu kesiapan tekhnologi dengan pengujian penyempurnaan secara bertahap. Beberapa dokumen relevan yang mendukung peluncuran Rupiah Digital juga sudah disiapkan seperti Whitepaper yang diterbitkan pada November 2022, Consultative Paper diterbitkan pada Januari 2023 dan Proof of Concept diterbitkan pada Desember 2024.

Alasan tidak ada news baru pada proyek ini karena pihak BI memandang keberadaan Rupiah Digital belum urgensi untuk meluncurkan secepatnya, mungkin karena alasan tersebut belum ada waktu pasti terkait peluncurannya. Terkait hal tersebut saya setuju dengan langkah yang diambil BI, lagipula peran Rupiah Digital sebagai pelengkap atau pilihan alternatif sebagai alat pembayaran selain Fiat.

Sumber: BI dalam tahap penelitian untuk siapkan peluncuran rupiah digital

Telah terbit Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025. Peraturan ini berkaitan dengan Peyelenggaraan Perizinan Berusaha(PB) Berbasis resiko. Dalam peraturan ini juga disebutkan mengenai Blokchain.

Diantaranya di
Pasal 186 ( 1) Terkait jenis sektor penyelenggaraan sistern dan transaksi elektronik, blockchain termasuk dalam kategori itu.
Pasal 536 berkaitan dengan pelanggaran dan jenis sanksi Perizinzn Berusaha ada 2 tertulis dan pencabutan.
Pasal 537 berkaitan dengan jenis pelanggaran dan jenis sangsi detailnya, dari hanya teguran tertulis 1 dan 2 dan diakhiri pencabutan Perizinan Berusaha.

Pada dasarnya aturan pada industry crypto menjadi kabar baik karena perizinan yang lebih mudah. Tidak ada proses rumit. Pendaftaran bisa dilakukan melalui system OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) untuk mendapatkan NIB. File PP No 28 Tahun 2025 bisa download di : https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025


Sumber:
1. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt684a49e1dccbf/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2025/
2. https://peraturan.bpk.go.id/